Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan (Kantah) Jakarta Pusat dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta.

KI DKI juga bersedia menjalin sinergitas dan menerima konsultasi

Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Nelvia Gustina mengatakan, kunjungan ini sekaligus untuk memastikan layanan informasi publik telah dijalankan seusai yang dilaporkan dalam monitoring dan evaluasi (monev).

"KI DKI juga bersedia menjalin sinergitas dan menerima konsultasi bagi badan publik yang ingin terus memperbaiki kualitas layanan informasi publik," ujarnya, Senin (16/1).

Komisioner KI DKI Bidang Kelembagaan, Luqman Hakim Arifin menambahkan, pengelolaan informasi publik di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat sudah cukup baik. Upaya ini diharapkan terus dipertahankan, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. 

"Kami terus berupaya meningkatkan SDM dalam hal wawasan dan pengetahuan mengenai UU KIP, PPID," katanya.

Kepala Kantor Pertahahan Jakarta Pusat Shamy Ardian menekankan, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi warga. Termasuk memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat pemilik tanah yang datang langsung mengurus dokumen pertanahan.

"Kami juga terus mendorong pemilik tanah jika ingin mengurus dokumen pertanahan itu bisa datang langsung ke kantor pertanahan tanpa melalui orang lain," tuturnya.

Selain meninjau Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, KI DKI juga mengunjungi badan publik di Dinkes DKI Jakarta dengan tujuan yang sama.

Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menjelaskan, informasi kesehatan harus memiliki dampak yang dapat dirasakan langsung publik. Sehingga manfaat PPID bukan hanya mengelola, tapi lebih kepada pertanggungjawaban informasi publik.

"Pelayanan publik kesehatan harus berinovasi. Lakukan akselerasi, bentuk tim pertimbangan agar PPID dapat berhati-hati menyampaikan informasi, sehingga muncul trust dan menghindari distrust," tuturnya. 

Harry memastikan badan publik yang sudah mendapatkan penghargaan monev masih terus berkomitmen dengan KI DKI Jakarta untuk menjalankan sosialisasi bersama. 

“Hasil dari monev, kami berikan surat rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Hal itu penting untuk menstimulus badan publik lainnya,” ucapnya. 

Di lokasi yang sama, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI, Agus Wijayanto Nugroho menyampaikan, monev bukan sebatas selebrasi dan perolehan piala tanpa makna karena dibutuhkan komitmen setiap pimpinan badan publik.

“45 badan publik terbaik dalam monev harus menjadi role model kebaikan yang harus ditularkan," terangnya.

Sekretaris Dinkes DKI Jakarta, Purwadi menyambut baik kunjungan dari KI DKI. Pihaknya meminta bimbingan berkelanjutan untuk sinergitas jangka panjang di lingkup bidang kesehatan di tingkat rumah sakit dan puskesmas.

"Ke depan, diperkuat koordinasi dan sharing knowledge bagi UKPD lainnya secara rutin,” tandasnya.